Laut Arafura dan Laut Timor adalah bagian dari wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sebagai wilayah perbatasan, kedua perairan tersebut memegang peranan sangat penting bagi kedaulatan bangsa Indonesia.
Posisi yang penting dan strategis tersebut, menjadikan Laut Arafura dan Laut Timor selalu menjadi sasaran dari banyak pihak berkepentingan, dari Indonesia dan negara yang berbatasan langsung. Akibatnya, keamanan wilayah perairan menjadi terganggu.
Untuk menjamin keamanan wilayah pesisir di Laut Arafura dan Laut Timor, Pemerintah Indonesia memulai proses pembuatan doumen Konvensi Regional untuk perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan untuk wilayah Arafura dan Laut Timor.
Dokumen yang saat ini masih dalam bentuk draf itu, dibuat agar Indonesia dan negara yang berbatasan langsung dengan kedua wilayah perairan tersebut, bisa tetap melaksanakan pengelolaan dengan baik dan dilakukan melalui integrasi yang sama baiknya.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Helyus Komar menjelaskan, rancangan awal yang berbentuk draf dibuat, karena ada banyak persoalan yang harus diatasi secara bersama.
“Pemerintah Indonesia terus mengupayakan keamanan dan penanganan masalah-masalah kelautan lintas batas. Tujuannya, agar pengelolaan yang terintegrasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir berkelanjutan bisa berjalan baik,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.
Draf yang saat ini sedang dalam penyusunan tersebut, kemudian diusulkan kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu ketiga negara yang berbatasan langsung dengan dua wilayah perairan, Laut Arafura dan Laut Timor.
Dalam rancangan dokumen tersebut, ada bahasan-bahasan secara detail tentang identifikasi masalah lingkungan prioritas lintas batas kedua wilayah perairan laut. Selain itu, ada juga bahasan tentang dampak lingkungan dan sosial ekonomi di sekitar lokasi perairan.
“Juga, isu-isu sektoral, akar penyebab dan tata kelola masyarakat pesisir di wilayah tersebut,” tutur dia.
Agar proses pembuatan draf dokumen bisa berjalan lancar, Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan permintaan sejumlah nama pejabat dari tiga negara yang terlibat agar bisa menjadi bagian dari Tim Penyusunan Draft Regional Convention.
Selain untuk menjadi tim penyusun draf konvensi, kehadiran para pejabat dari Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini juga nantinya akan menjadi bagian dari penyusunan peta jalan untuk pengembangan kedua wilayah perairan yang sinergi antara Indonesia dengan tiga negara.
Baca lebih jauh di sini