Lebih dari 60 persen kawasan konservasi laut yang ada merupakan kawasan konservasi daerah. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai pengelola diminta serius dalam pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut.

“Lebih dari 60 persen kawasan konservasi laut yang ada merupakan kawasan konservasi daerah. Sehingga peningkatan peran pemerintah provinsi dan peningkatan kapasitas mereka sangat menentukan masa depan tujuan konservasi laut Indonesia,” kata Regional Project Manager The Arafura and Timor Seas (ATSEA-2) Handoko Susanto dalam diskusi daring tentang kawasan konservasi laut di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Handoko menilai saat ini pemerintah provinsi sedikit sekali memberikan perhatian pada pengelolaan kawasan konservasi laut. Luasa kawasan konservasi laut yang ditangani oleh pemerintah provinsi, yaitu sekitar 14,4 juta hektar.

Selain itu, Handoko menilai perlu adanya keterlibatan masyarakat disertai dengan pembinaan mengenai kawasan konservasi.

Menurut dia, masih adanya masyarakat yang melakukan aktivitas yang dilarang pada kawasan konservasi laut tidak sepenuhnya karena melanggar melainkan juga kurangnya edukasi.

Pengawasan dalam kawasan konservasi laut juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan zonasi. Masyarakat juga perlu diberikan mekanisme insentif dan disinsentif apabila mereka mendukung konservasi atau jika melanggar.

Baca lebih jauh di sini