Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah provinsi di sekitar Arafura untuk meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718.

Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, pada Minggu (14/3), menyampaikan, pihaknya meminta peningkatan pengawasan karena WPP 718 merupakan perairan Arafura dan sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan oleh tiga provinsi, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurutnya bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di Indonesia.? Diperkirakan terdapat total sekitar 3.126 kapal ikan ukuran 10-30 GT dengan izin provinsi dan kapal di atas 30 GT dengan izin pusat yang saat ini melakukan penangkapan ikan di laut Arafura.

Laut Arafura adalah wilayah laut dengan produktfitas tinggi dan merupakan daerah fishing ground favorit oleh kapal ikan berbendera Indonesia. Pengawasan bertujuan untuk mencegah praktik IUU fishing dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangangkapan ikan di laut Arafura.

“Angka ini akan bertambah banyak jika memasukkan kapal ikan skala kecil yang berukuran di bawah 10GT yang belum teregistrasi” kata Abdi.

Baca lebih jauh di sini