POS-KUPANG.COM, KUPANG — Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS). “Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan

JAKARTA (24/6) – Wilayah Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas atau ATS) memiliki ekologi, geografi, dan struktur sosial politik yang unik. Berada di wilayah Australia, Indonesia, Papua Nugini dan Timor-Leste, koridor perairan tropis yang subur ini melintasi Ekosistem Laut Besar (Large Marine Ecosystem atau LME) Landas Australia Utara, menghubungkan Samudera Pasifik dan

As we mark World Oceans Day today, somewhere in Indonesia’s scenic coastal village of Pegagan on Madura Island, fishers such as Adaifah continue to work in one of the country’s largest blue swimming crab fishing areas. With an eye of a librarian, she measures the width of each blue swimming crab and scans through the

Laut Arafura dan Laut Timor adalah bagian dari wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sebagai wilayah perbatasan, kedua perairan tersebut memegang peranan sangat penting bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Posisi yang penting dan strategis tersebut, menjadikan Laut Arafura dan Laut Timor selalu menjadi sasaran dari banyak

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah perairan 12 mil di daerah tersebut. “Dengan berbagai perubahan regulasi yang terjadi, maka sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan SDKP tentu sangat diperlukan,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta dalam siaran pers

Lebih dari 60 persen kawasan konservasi laut yang ada merupakan kawasan konservasi daerah. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai pengelola diminta serius dalam pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut. “Lebih dari 60 persen kawasan konservasi laut yang ada merupakan kawasan konservasi daerah. Sehingga peningkatan peran pemerintah provinsi dan peningkatan kapasitas mereka sangat menentukan masa

Bogor, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan keamanan dan penanganan masalah-masalah kelautan lintas batas, termasuk wilayah pesisir di Laut Arafura dan Laut Timor (ATS) yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Guna memastikan pengelolaan yang terintegrasi serta pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, Kemenko Marves memimpin koordinasi membuat rancangan awal (draft) dokumen konvensi Marine

Kawasan Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) diperkirakan memiliki nilai ekonomi USD 7,3 miliar. Berdasarkan analisis, dikutip dari laporan program ini, kontribusi nilai ekonomi tertinggi berasal dari jasa budaya, khususnya pariwisata. Nilai tertinggi berikutnya dari kategori jasa penyediaan, meliputi perikanan, kayu, dan budi daya. Kawasan ATS disebut kawasan yang sangat penting bagi satwa

Kawasan Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) diperkirakan memiliki nilai ekonomi USD 7,3 miliar. Berdasarkan analisis, dikutip dari laporan program ini, kontribusi nilai ekonomi tertinggi berasal dari jasa budaya, khususnya pariwisata. Nilai tertinggi berikutnya dari kategori jasa penyediaan, meliputi perikanan, kayu, dan budidaya. Kawasan ATS disebut kawasan yang sangat penting bagi satwa dilindungi,

Jakarta, Indonesia terus berupaya mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan. Bersama dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turut berpartisipasi aktif dalam 18th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) pada hari Rabu (17-03-2021). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara anggota untuk

Jakarta – Daerah Laut Arafura dan Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) memiliki peran penting dari segi ekologi dan ekonomi sehingga perlu usaha pelestarian dengan pembangunan berkelanjutan, kata Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yayan Hikmayani. “ATS memainkan peran ekologi dan ekonomi pada skala regional karena wilayah tersebut sangat kaya akan sumber daya laut biotik dan

Jakarta – Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yayan Hikmayani menegaskan perlindungan habitat dan ekosistem laut dari degradasi menjadi isu penting di sektorkelautan dan perikanan, tidak hanya tentang pemanfaatan berkelanjutan. “Upaya perlindungan terhadap degradasi habitat juga menjadi isu penting,” kata Yayan dalam diskusi virtual tentang penyusunan rancangan jejaring kawasan konservasi Laut Arafura

 Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah provinsi di sekitar Arafura untuk meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, pada Minggu (14/3), menyampaikan, pihaknya meminta peningkatan pengawasan karena WPP 718 merupakan perairan Arafura

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi di sekitar Arafura perlu meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718.  WPP 718 merupakan perairan Arafura dan sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan oleh tiga provinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat.  Laut Arafura adalah wilayah laut dengan produktfitas tinggi dan merupakan daerah fishing ground favorit

Dilaksanakan secara virtual oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melalui proyek Second Phase Of The Arafura Timor Seas Ecosystem Action Program (ATSEA-2) dengan tema yang di ikuti oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Chatarina S. Brotodewi, SH., MH dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Sebastian Puruhita Handoko, SH yang di laksanakan

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pendekatan kerja sama regional untuk melakukan pemberantasan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang juga Sekretariat RPOA-IUU (Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region), KKP mengumpulkan sejumlah stakeholder perikanan

JAKARTA — Pemerintah menargetkan 10 persen daerah perairan nasional menjadi kawasan konservasi pada 2030. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya menambah kawasan konservasi baru. “Indonesia menargetkan 10 persen dari perairan Indonesia sudah menjadi kawasan konservasi pada tahun 2030, yaitu seluas 32,5 juta hektare,” kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu dalam rilis

Jakarta – Pemerintah menargetkan 10 persen daerah perairan nasional menjadi kawasan konservasi pada 2030. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya menambah kawasan konservasi baru.  “Indonesia menargetkan 10 persen dari perairan Indonesia sudah menjadi kawasan konservasi pada tahun 2030, yaitu seluas 32,5 juta hektare,” kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Tb Haeru Rahayu dalam rilis yang

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menambah kawasan konservasi baru di timur Indonesia. Suaka Alam Perairan (SAP) Pulau Kolepom yang berada di Kabupaten Merauke, Papua dijadikan tempat konservasi tersebut. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu menegaskan, penambahan kawasan konservasi SAP Kolepom sejalan dengan komitmen global di

JAKARTA – Indonesia kian mempertegas eksistensinya dalam pembangunan kelautan di tingkat global pada 14th Sherpa Meeting High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy yang diikuti 14 negara yang menguasai sebagian besar laut dunia. Hal ini ditunjukkan Indonesia dengan mengajukan diri menjadi first cohort (kelompok pertama) dalam implementasi sustainable ocean plan yang bertujuan untuk menyelamatkan laut

Berita PRL, Jakarta – Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan kelautan di tingkat global pada 14th Sherpa Meeting High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy yang terdiri dari 14 negara yang menguasai sebagian besar laut dunia, secara daring. Hal ini ditunjukkan Indonesia dengan mengajukan diri menjadi first cohort (kelompok pertama) dalam implementasi sustainable ocean

Arah dan  kebijakan mendukung sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Marauke sesuai dengan visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yaitu 5 sukses, sukses makan ikan, sukses budidaya ikan, sukses tangkap ikan, sukses kelola ikan dan terakhir sukses siapkan ikan dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. – Sekdin DKP Papua, Carlon Matuan.  PELAKITA.ID – Diskusi Publk Protet

JAKARTA, NMN – Narasumber kali ini yang berbagi informasi, gagasan dan harapan terkait pemulihan fisik bumi di ulang tahunnya yang ke-50 adalah Dr Handoko Adi Susanto, M.Sc. Handoko adalah Regional Project Manager untuk Arafura-Timor Seas Ecosystem Action Project Phase 2 atau biasa disebut ATSEA-2.