Inilah Rencana Aksi Konservasi Perairan dan Perlindungan Penyu Laut di Arafura dan Laut Timor : Mongabay.co.id

Kawasan Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) diperkirakan memiliki nilai ekonomi USD 7,3 miliar. Berdasarkan analisis, dikutip dari laporan program ini, kontribusi nilai ekonomi tertinggi berasal dari jasa budaya, khususnya pariwisata. Nilai tertinggi berikutnya dari kategori jasa penyediaan, meliputi perikanan, kayu, dan budi daya. Kawasan ATS disebut kawasan yang sangat penting bagi satwa
LIHAT DETAIL

Inilah Rencana Aksi Konservasi Perairan dan Perlindungan Penyu Laut di Arafura dan Laut Timor

Kawasan Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) diperkirakan memiliki nilai ekonomi USD 7,3 miliar. Berdasarkan analisis, dikutip dari laporan program ini, kontribusi nilai ekonomi tertinggi berasal dari jasa budaya, khususnya pariwisata. Nilai tertinggi berikutnya dari kategori jasa penyediaan, meliputi perikanan, kayu, dan budidaya. Kawasan ATS disebut kawasan yang sangat penting bagi satwa dilindungi,
LIHAT DETAIL

Wujudkan Ekonomi Laut yang Berkelanjutan, Indonesia Berpartisipasi Aktif dalam Pertemuan Panel Ekonomi Tingkat Tinggi SHERPA ke-18

Jakarta, Indonesia terus berupaya mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan. Bersama dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turut berpartisipasi aktif dalam 18th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) pada hari Rabu (17-03-2021). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara anggota untuk
LIHAT DETAIL

KKP: Perairan Arafura dan Timor Penting untuk Ekologi dan Ekonomi

Jakarta – Daerah Laut Arafura dan Timor (Arafura and Timor Seas/ATS) memiliki peran penting dari segi ekologi dan ekonomi sehingga perlu usaha pelestarian dengan pembangunan berkelanjutan, kata Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yayan Hikmayani. “ATS memainkan peran ekologi dan ekonomi pada skala regional karena wilayah tersebut sangat kaya akan sumber daya laut biotik dan
LIHAT DETAIL

KKP: Perlindungan habitat dan ekosistem laut jadi isu penting

Jakarta – Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yayan Hikmayani menegaskan perlindungan habitat dan ekosistem laut dari degradasi menjadi isu penting di sektorkelautan dan perikanan, tidak hanya tentang pemanfaatan berkelanjutan. “Upaya perlindungan terhadap degradasi habitat juga menjadi isu penting,” kata Yayan dalam diskusi virtual tentang penyusunan rancangan jejaring kawasan konservasi Laut Arafura
LIHAT DETAIL

DWF: Tingkatkan Pengawasan di Laut Arafura

 Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah provinsi di sekitar Arafura untuk meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, pada Minggu (14/3), menyampaikan, pihaknya meminta peningkatan pengawasan karena WPP 718 merupakan perairan Arafura
LIHAT DETAIL

Marak Pelabuhan Ilegal, Pengawasan di Perairan Arafuru Perlu Diperketat

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi di sekitar Arafura perlu meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718.  WPP 718 merupakan perairan Arafura dan sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan oleh tiga provinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat.  Laut Arafura adalah wilayah laut dengan produktfitas tinggi dan merupakan daerah fishing ground favorit
LIHAT DETAIL

Workshop Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Papua

Dilaksanakan secara virtual oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melalui proyek Second Phase Of The Arafura Timor Seas Ecosystem Action Program (ATSEA-2) dengan tema yang di ikuti oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Chatarina S. Brotodewi, SH., MH dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Sebastian Puruhita Handoko, SH yang di laksanakan
LIHAT DETAIL

Sederet Langkah KKP Berantas Pencurian Ikan di Tingkat Regional

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pendekatan kerja sama regional untuk melakukan pemberantasan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang juga Sekretariat RPOA-IUU (Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region), KKP mengumpulkan sejumlah stakeholder perikanan
LIHAT DETAIL